wirelessimpacts.org – Junta militer Myanmar memulai tahap kedua pemilihan umum multipartai pada Minggu.
Tempat pemungutan suara dibuka di sekitar 100 kotapraja di seluruh negeri.
Media independen The Irrawaddy melaporkan pembukaan TPS berlangsung sejak pagi hari.
Tahap kedua ini mencakup 12 dari 14 wilayah dan negara bagian Myanmar.
Pemimpin junta Min Aung Hlaing meninjau langsung proses pemungutan suara.
Ia mengunjungi sejumlah TPS di Kotapraja Hlaing dan Insein, Yangon.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk menunjukkan kesiapan aparat penyelenggara pemilu.
Junta menyebut pemilu sebagai bagian dari peta jalan transisi politik.
Namun, proses ini berlangsung di tengah krisis politik dan keamanan nasional.
Myanmar masih berada dalam status darurat sejak kudeta militer 2021.
Baca juga: “Ukraina Siap Bahas Keamanan Bersama Penasihat Eropa-AS”
Pemilu Digelar dalam Tiga Tahap Nasional
Pemilihan umum ini dirancang berlangsung dalam tiga tahap terpisah.
Tahap pertama dilaksanakan pada 28 Desember lalu.
Tahap pertama mencakup 102 kotapraja di berbagai wilayah.
Pemilu tersebut menjadi yang pertama sejak kudeta militer 2021.
Tahap kedua kini berjalan di 100 kotapraja tambahan.
Sementara tahap terakhir dijadwalkan berlangsung pada 25 Januari.
Kantor berita Xinhua melaporkan tahap akhir akan digelar di 63 kotapraja.
Junta menyatakan pembagian tahap dilakukan demi alasan keamanan dan logistik.
Penyelenggaraan bertahap juga mencerminkan kondisi konflik di sejumlah daerah.
Beberapa wilayah masih menghadapi perlawanan bersenjata dari kelompok oposisi.
Hasil Sementara Tahap Pertama Pemilu
Setelah tahap pertama, Komisi Pemilihan Umum Persatuan mengumumkan hasil awal.
Lebih dari 100 wakil terpilih untuk Pyithu Hluttaw atau majelis rendah.
Selain itu, lebih dari 30 wakil terpilih untuk Amyotha Hluttaw atau majelis tinggi.
Lebih dari 100 anggota juga terpilih untuk parlemen wilayah dan negara bagian.
UEC menyebut proses pemungutan suara berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan.
Namun, pemilu tersebut tidak diakui oleh kelompok oposisi utama.
Partai dan kelompok prodemokrasi menilai pemilu tidak bebas dan tidak adil.
Mereka menyebut banyak wilayah tidak dapat berpartisipasi secara penuh.
Struktur Parlemen dan Tujuan Pemilu
Pemilu ini bertujuan membentuk Parlemen Persatuan Myanmar.
Parlemen tersebut terdiri atas Pyithu Hluttaw dan Amyotha Hluttaw.
Selain itu, pemilu juga memilih anggota parlemen negara bagian dan wilayah.
Parlemen Persatuan nantinya akan memilih seorang presiden.
Presiden terpilih akan membentuk pemerintahan Persatuan yang baru.
Junta menyebut mekanisme ini sebagai langkah menuju stabilitas nasional.
Myanmar memiliki sistem parlemen bikameral dengan total 664 kursi.
Sebanyak 440 kursi berada di majelis rendah.
Sementara 224 kursi berada di majelis tinggi.
Seperempat kursi dialokasikan secara konstitusional untuk militer.
Pengaturan ini memberi militer pengaruh signifikan dalam proses politik.
Kritikus menilai struktur tersebut menghambat demokrasi sipil.
Latar Belakang Krisis Politik Myanmar
Myanmar berada di bawah pemerintahan darurat lebih dari empat tahun.
Kondisi ini bermula dari kudeta militer pada Februari 2021.
Militer menggulingkan pemerintahan terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi.
Pemerintahan tersebut berasal dari Liga Nasional untuk Demokrasi.
NLD memenangkan pemilu nasional pada November 2020.
Hasil pemilu itu dibatalkan oleh militer dengan tuduhan kecurangan.
Pengamat independen internasional membantah tuduhan tersebut.
Mereka menyatakan pemilu 2020 berlangsung bebas dan adil.
Sejak kudeta, Myanmar menghadapi konflik bersenjata dan krisis kemanusiaan.
Jutaan warga terdampak kekerasan dan pengungsian internal.
Tantangan Legitimasi dan Pandangan ke Depan
Pemilu yang digelar junta menuai kritik dari komunitas internasional.
Banyak negara dan organisasi menilai prosesnya tidak inklusif.
Kelompok oposisi utama, termasuk NLD, dilarang berpartisipasi.
Situasi ini memicu pertanyaan tentang legitimasi hasil pemilu.
Meski demikian, junta melanjutkan agenda politiknya sesuai jadwal.
Mereka menilai pemilu sebagai solusi politik domestik.
Ke depan, hasil pemilu ini akan menentukan arah pemerintahan Myanmar.
Stabilitas nasional bergantung pada penerimaan publik dan rekonsiliasi politik.
Tanpa dialog inklusif, krisis Myanmar berpotensi berlarut-larut.
Pemilu tahap ketiga akan menjadi penentu penting dinamika politik selanjutnya.
Baca juga: “Utusan Khusus Ketua ASEAN Bertemu Pemimpin Junta Myanmar”
Leave a Reply